nusakini.com--Jangan anggap remeh desa, termasuk didalamnya posisi kepala desa. Dan jangan pula disepelekan keberadaan masyarakat desa. Sebab mayoritas penduduk Indonesia ada di desa. Maka, pemimpin dari bupati, gubernur sampai presiden jangan abaikan desa. Pernyataan itu diucapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan dalam acara," Launching Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa," di Bandar Lampung, Rabu (18/7). 

Menurut Tjahjo, posisi desa dan kepala desa tak boleh diremehkan. Bahkan sangat penting. Seseorang tak bisa jadi pemimpin, baik itu jadi bupati dan gubernur atau bahkan presiden tanpa peran serta dukungan salah satunya adalah dari masyarakat desa dan kepala desa itu sendiri. Karena itu, kalau ada kepala daerah tak memperhatikan desa, sama saja seperti kacang lupa kulitnya. 

" Maka kalau ada bupati tak anggarkan dana untuk desa, itu kebangetan," kata Tjahjo. 

Pernyataan Tjahjo itu langsung disambut gegap gempita oleh para kepala desa dan perangkat desa yang hadir di acara tersebut. Mereka bersorak sorai mendukung pernyataan Mendagri tersebut.

• Gus Halim : 5 Dari 18 Tujuan SDGS Desa Berkaitan Dengan Perubahan Iklim
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Tjahjo pun kemudian melanjutkan sambutannya. Kata Tjahjo, sebentar lagi tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan segera dibuka. Jika tak ada aral melintang, pada bulan Agustus nanti, partai atau gabungan partai sudah harus mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. 

" Ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Seperti diketahui pada 2015 2017 dan 2018 Pilkada telah dilaksanakan dengan tuntas. Walau mungkin ada gugatan di MK, tapi secara keseluruhan berjalan aman," katanya. 

Ia sebagai Mendagri atas nama pemerintah, merasa perlu mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Termasuk para kepala desa serta aparat keamanan. 

" Pemerintah tiap hari kita terus melakukan konsolidasi, dan mengevaluasi agar Pilkada aman. Dan pemilihan di 171 daerah yang wakili mayoritas pemilih berjalan lancar dan baik," ujarnya. 

Tjahjo pun mengingatkan, bahwa hukumnya tegak lurus bagi aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah. Siapa pun presiden dan dari mana pun asal partainya. Hukumnya tegak lurus. Tak boleh ada yang membalelo. 

" Jadi siapa pun presidennya, dari mana pun partainya, hukumnya tegak lurus. Siapa pun pimpinannya, bagian tak terpisahkan dari pusat ke daerah. Ini harus jadi komitmen kita," kata Tjahjo.(p/ab)